I. Faktor-faktor terjadinya pemberontakan G30S/PKI
Gerakan 30 September atau yang sering disingkat G 30 S PKI, adalah sebuah peristiwa yang terjadi selewat malam tanggal 30 September sampai di awal 1 Oktober 1965 di mana enam perwira tinggi militer Indonesia beserta beberapa orang lainnya dibunuh dalam suatu usaha percobaan kudeta yang kemudian dituduhkan kepada anggota Partai Komunis Indonesia. D.N. Aidit sebagai ketua PKI yang terpilih pada tahun 1951, dengan cepat mulai membangun kembali PKI yang porak poranda pada tahun 1948.
Usaha itu berhasil baik, sehingga pemilihan umu tahun 1955 PKI berhasil menempatkan dirinya menjadi salah satu diantara empat partai besar di Indonesia. Pada bulan Juli 1959 parlemen dibubarkan dan Sukarno menetapkan konstitusi di bawah dekrit presiden - sekali lagi dengan dukungan penuh dari PKI.
Ia memperkuat tangan angkatan bersenjata dengan mengangkat para jendral militer ke posisi-posisi yang penting. Sukarno menjalankan sistem "Demokrasi Terpimpin". PKI menyambut "Demokrasi Terpimpin" Sukarno dengan hangat dan anggapan bahwa dia mempunyai mandat untuk persekutuan Konsepsi yaitu antara Nasionalis, Agama dan Komunis yang dinamakan NASAKOM.
Pada era "Demokrasi Terpimpin", kolaborasi antara kepemimpinan PKI dan kaum burjuis nasional dalam menekan pergerakan-pergerakan independen kaum buruh dan petani, gagal memecahkan masalah-masalah politis dan ekonomi yang mendesak. Pendapatan ekspor menurun, foreign reserves menurun, inflasi terus menaik dan korupsi birokrat dan militer menjadi wabah. Dari tahun 1963, kepemimpinan PKI makin lama makin berusaha memprovokasi bentrokan-bentrokan antara aktivis massanya dan polisi dan militer.
Pemimpin-pemimpin PKI juga menginfiltrasi polisi dan tentara denga slogan "kepentingan bersama" polisi dan "rakyat". Pemimpin PKI DN Aidit mengilhami slogan "Untuk Ketentraman Umum Bantu Polisi". Di bulan Agustus 1964, Aidit menganjurkan semua anggota PKI membersihkan diri dari "sikap-sikap sektarian" kepada angkatan bersenjata, mengimbau semua pengarang dan seniman sayap-kiri untuk membuat "massa tentara" subyek karya-karya mereka.
kemudian, di tahun yang sama 1964, PKI sudah merasa partai terkuat yang mulai melakukan persiapakan untuk melancarkan perebutan kekuasaan. Tahun 1964 di bawah pimpinan D.N. Aidit membentuk Biro Khusus Langsung yaitu, Sjam Kamaruzaman, Pono (Soepono Marsudidjojo), dan Bono Walujo. Biro khusus ini yang aktif melakukan pematangan situasi bagi perebutan kekuasaan dan melakukan Inflitrasi ke dalam tubuh ABRI.
Di akhir 1964 dan permulaan 1965 ribuan petani bergerak merampas tanah yang bukan hak mereka atas hasutan PKI. Bentrokan-bentrokan besar terjadi antara mereka dan polisi dan para pemilik tanah. Bentrokan-bentrokan tersebut dipicu oleh propaganda PKI yang menyatakan bahwa petani berhak atas setiap tanah, tidak peduli tanah siapa pun (milik negara=milik bersama). Kemungkinan besar PKI meniru revolusi Bolsevik di Rusia, di mana di sana rakyat dan partai komunis menyita milik Tsar dan membagi-bagikannya kepada rakyat.
Menjelang lahir 1965 Biro khusus PKI terus melancarkan aksinya dengan melakukan pertemuan – pertemuan rahasia yang kesimpulannya akan dilaporkan kepada D.N.Aidit sebagai pimpinan tertinggi gerakan. Sjam Kamaruzaman sebagai pimpinan pelaksana, Pono (Soepono Marsudidjojo) sebagai wakil pimpinan gerakan, dan Bono sebagai pimpinan pelaksanan kegiatan yang di instruksikan untuk mengadakan persiapan-persiapan menjelang pelaksanaan kegiatan.
Berikut beberapa faktor terjadinya G 30 S/PKI :
1. Angkatan kelima
Pada kunjungan Menlu Subandrio ke Tiongkok, Perdana Menteri Zhou Enlaimenjanjikan 100.000 pucuk senjata jenis chung, penawaran ini gratis tanpa syarat dan kemudian dilaporkan ke Bung Karno tetapi belum juga menetapkan waktunya sampai meletusnya G 30 S PKI.
Pada awal tahun 1965 Bung Karno atas saran dari PKI akibat dari tawaran perdana mentri RRC, mempunyai ide tentang Angkatan Kelima yang berdiri sendiri terlepas dari ABRI. Tetapi petinggi Angkatan Darat tidak setuju dan hal ini lebih menimbulkan nuansa curiga-mencurigai antara militer dan PKI. Dari tahun 1963, kepemimpinan PKI makin lama makin berusaha memprovokasi bentrokan-bentrokan antara aktivis massanya dan polisi dan militer. Pemimpin-pemimpin PKI juga menginfiltrasi polisi dan tentara denga slogan "kepentingan bersama" polisi dan "rakyat". Pemimpin PKI DN Aidit mengilhami slogan "Untuk Ketentraman Umum Bantu Polisi".
Di bulan Agustus 1964, Aidit menganjurkan semua anggota PKI membersihkan diri dari "sikap-sikap sektarian" kepada angkatan bersenjata, mengimbau semua pengarang dan seniman sayap-kiri untuk membuat "massa tentara" subjek karya-karya mereka. Di akhir 1964 dan permulaan 1965 ribuan petani bergerak merampas tanah yang bukan hak mereka atas hasutan PKI. Bentrokan-bentrokan besar terjadi antara mereka dan polisi dan para pemilik tanah.
Bentrokan-bentrokan tersebut dipicu oleh propaganda PKI yang menyatakan bahwa petani berhak atas setiap tanah, tidak peduli tanah siapapun (milik negara = milik bersama). Kemungkinan besar PKI meniru revolusi Bolsevik di Rusia, di mana di sana rakyat dan partai komunis menyita milik Tsar dan membagi-bagikannya kepada rakyat.
Pada permulaan 1965, para buruh mulai menyita perusahaan-perusahaan karet dan minyak milik Amerika Serikat. Kepemimpinan PKI menjawab ini dengan memasuki pemerintahan dengan resmi. Pada waktu yang sama, jenderal-jenderal militer tingkat tinggi juga menjadi anggota kabinet. Jendral-jendral tersebut masuk kabinet karena jabatannya di militer oleh Sukarno disamakan dengan setingkat mentri. Hal ini dapat dibuktikan dengan nama jabatannya (Menpangab, Menpangad, dan lain-lain).
Menteri-menteri PKI tidak hanya duduk di sebelah para petinggi militer di dalam kabinet Sukarno ini, tetapi mereka terus mendorong ilusi yang sangat berbahaya bahwaangkatan bersenjata adalah merupakan bagian dari revolusi demokratis "rakyat".
Pengangkatan Jenazah di Lubang Buaya
Aidit memberikan ceramah kepada siswa-siswa sekolah angkatan bersenjata di mana ia berbicara tentang "perasaan kebersamaan dan persatuan yang bertambah kuat setiap hari antara tentara Republik Indonesia dan unsur-unsur masyarakat Indonesia, termasuk para komunis".Rezim Sukarno mengambil langkah terhadap para pekerja dengan melarang aksi-aksi mogok di industri. Kepemimpinan PKI tidak berkeberatan karena industri menurut mereka adalah milik pemerintahan NASAKOM. Tidak lama PKI mengetahui dengan jelas persiapan-persiapan untuk pembentukan rezim militer, menyatakan keperluan untuk pendirian "angkatan kelima" di dalam angkatan bersenjata, yang terdiri dari pekerja dan petani yang bersenjata. Bukannya memperjuangkan mobilisasi massa yang berdiri sendiri untuk melawan ancaman militer yang sedang berkembang itu, kepemimpinan PKI malah berusaha untuk membatasi pergerakan massa yang makin mendalam ini dalam batas-batas hukum kapitalis negara.
Mereka, depan jendral-jendral militer, berusaha menenangkan bahwa usul PKI akan memperkuat negara. Aidit menyatakan dalam laporan ke Komite Sentral PKI bahwa "NASAKOMisasi" angkatan bersenjata dapat dicapai dan mereka akan bekerjasama untuk menciptakan "angkatan kelima". Kepemimpinan PKI tetap berusaha menekan aspirasi revolusioner kaum buruh di Indonesia. Di bulan Mei 1965, Politbiro PKI masih mendorong ilusi bahwa aparatus militer dan negara sedang diubah untuk mengecilkan aspek anti-rakyat dalam alat-alat negara.
2. Isu sakitnya Bung Karno
Sejak tahun 1964 sampai menjelang meletusnya G30S telah beredar isu sakit parahnya Bung Karno. Hal ini meningkatkan kasak-kusuk dan isu perebutan kekuasaan apabila Bung Karno meninggal dunia. Namun menurut Subandrio, Aidit tahu persis bahwa Bung Karno hanya sakit ringan saja, jadi hal ini bukan merupakan alasan PKI melakukan tindakan tersebut. Tahunya Aidit akan jenis sakitnya Sukarno membuktikan bahwa hal tersebut sengaja dihembuskan PKI untuk memicu ketidakpastian di masyarakat.
3. Isu masalah tanah dan bagi hasil
Walaupun undang-undangnya sudah ada namun pelaksanaan di daerah tidak jalan sehingga menimbulkan gesekan antara para petani penggarap dengan pihak pemilik tanah yang takut terkena UUPA, melibatkan sebagian massa pengikutnya dengan melibatkan backing aparat keamanan. Peristiwa yang menonjol dalam rangka ini antara lain peristiwa Bandar Betsi di Sumatera Utara dan peristiwa di Klaten yang disebut sebagai ‘aksi sepihak’ dan kemudian digunakan sebagai dalih oleh militer untuk membersihkannya.
Kerusuhan antara PKI dan Islam (tidak hanya NU, tapi juga dengan Persis dan Muhammadiyah) itu pada dasarnya terjadi di hampir semua tempat di Indonesia, di Jawa Barat, Jawa Timur, dan di propinsi-propinsi lain juga terjadi hal demikian, PKI di beberapa tempat bahkan sudah mengancam kyai-kyai bahwa mereka akan disembelih setelah tanggal 30 September 1965 (hal ini membuktikan bahwa seluruh elemen PKI mengetahui rencana kudeta 30 September tersebut).
4. Faktor Malaysia
Negara Federasi Malaysia yang baru terbentuk pada tanggal 16 September 1963 adalah salah satu faktor penting dalam insiden ini. Konfrontasi Indonesia-Malaysia merupakan salah satu penyebab kedekatan Presiden Soekarno dengan PKI, menjelaskan motivasi para tentara yang menggabungkan diri dalam gerakan G30S/Gestok (Gerakan Satu Oktober), dan juga pada akhirnya menyebabkan PKI melakukan penculikan petinggi Angkatan Darat.
Soekarno yang murka karena hal itu mengutuk tindakan Tunku yang menginjak-injaklambang negara Indonesia dan ingin melakukan balas dendam dengan melancarkan gerakan yang terkenal dengan sebutan "Ganyang Malaysia" kepada negara Federasi Malaysia yang telah sangat menghina Indonesia dan presiden Indonesia. Perintah Soekarno kepada Angkatan Darat untuk meng"ganyang Malaysia" ditanggapi dengan dingin oleh para jenderal pada saat itu.
Di satu pihak Letjen Ahmad Yani tidak ingin melawan Malaysia yang dibantu oleh Inggris dengan anggapan bahwa tentara Indonesia pada saat itu tidak memadai untuk peperangan dengan skala tersebut, sedangkan di pihak lain Kepala Staf TNI Angkatan DaratA.H. Nasution setuju dengan usulan Soekarno karena ia mengkhawatirkan isu Malaysia ini akan ditunggangi oleh PKI untuk memperkuat posisinya di percaturan politik di Indonesia.
Angkatan Darat pada saat itu serba salah karena di satu pihak mereka tidak yakin mereka dapat mengalahkan Inggris, dan di lain pihak mereka akan menghadapi Soekarno yang mengamuk jika mereka tidak berperang. Akhirnya para pemimpin Angkatan Darat memilih untuk berperang setengah hati di Kalimantan. Tak heran, Brigadir Jenderal Suparjo, komandan pasukan di Kalimantan Barat, mengeluh, konfrontasi tak dilakukan sepenuh hati dan ia merasa operasinya disabotase dari belakang. Hal ini juga dapat dilihat dari kegagalan operasi gerilya di Malaysia, padahal tentara Indonesia sebenarnya sangat mahir dalam peperangan gerilya.
Mengetahui bahwa tentara Indonesia tidak mendukungnya, Soekarno merasa kecewa dan berbalik mencari dukungan PKI untuk melampiaskan amarahnya kepada Malaysia. Soekarno, seperti yang ditulis di otobiografinya, mengakui bahwa ia adalah seorang yang memiliki harga diri yang sangat tinggi, dan tidak ada yang dapat dilakukan untuk mengubah keinginannya meng"ganyang Malaysia".
|
“Soekarno adalah seorang individualis. Manusia jang tjongkak dengan suara-batin yang menjala-njala, manusia jang mengakui bahwa ia mentjintai dirinja sendiri tidak mungkin mendjadi satelit jang melekat pada bangsa lain. Soekarno tidak mungkin menghambakan diri pada dominasi kekuasaan manapun djuga. Dia tidak mungkin menjadi boneka.”
|
|
Di pihak PKI, mereka menjadi pendukung terbesar gerakan "ganyang Malaysia" yang mereka anggap sebagai antek Inggris, antek nekolim. PKI juga memanfaatkan kesempatan itu untuk keuntungan mereka sendiri, jadi motif PKI untuk mendukung kebijakan Soekarno tidak sepenuhnya idealis.
Pada saat PKI memperoleh angin segar, justru para penentangnyalah yang menghadapi keadaan yang buruk; mereka melihat posisi PKI yang semakin menguat sebagai suatu ancaman, ditambah hubungan internasional PKI dengan Partai Komunis sedunia, khususnya dengan adanya poros Jakarta-Beijing-Moskow-Pyongyang-Phnom Penh. Soekarno juga mengetahui hal ini, namun ia memutuskan untuk mendiamkannya karena ia masih ingin meminjam kekuatan PKI untuk konfrontasi yang sedang berlangsung, karena posisi Indonesia yang melemah di lingkungan internasional sejak keluarnya Indonesia dari PBB (20 Januari1965).
Dari sebuah dokumen rahasia badan intelejen Amerika Serikat (CIA) yang baru dibuka yang bertanggalkan 13 Januari 1965 menyebutkan sebuah percakapan santai Soekarno dengan para pemimpin sayap kanan bahwa ia masih membutuhkan dukungan PKI untuk menghadapi Malaysia dan oleh karena itu ia tidak bisa menindak tegas mereka. Namun ia juga menegaskan bahwa suatu waktu "giliran PKI akan tiba. "Soekarno berkata, "Kamu bisa menjadi teman atau musuh saya. Itu terserah kamu. ... Untukku, Malaysia itu musuh nomor satu. Suatu saat saya akan membereskan PKI, tetapi tidak sekarang."
Dari pihak Angkatan Darat, perpecahan internal yang terjadi mulai mencuat ketika banyak tentara yang kebanyakan dari Divisi Diponegoro yang kesal serta kecewa kepada sikap petinggi Angkatan Darat yang takut kepada Malaysia, berperang hanya dengan setengah hati, dan berkhianat terhadap misi yang diberikan Soekarno. Mereka memutuskan untuk berhubungan dengan orang-orang dari PKI untuk membersihkan tubuh Angkatan Darat dari para jenderal ini.
5. Faktor Amerika Serikat
Pada waktu itu Amerika Serikat sedang terlibat dalam perang Vietnam dan berusaha sekuat tenaga agar Indonesia tidak jatuh ke tangan komunisme. Peranan badan intelejen Amerika Serikat (CIA) pada peristiwa ini sebatas memberikan 50 juta rupiah (uang saat itu) kepada Adam Malik dan walkie-talkie serta obat-obatan kepada tentara Indonesia. Politisi Amerika pada bulan-bulan yang menentukan ini dihadapkan pada masalah yang membingungkan karena mereka merasa ditarik oleh Sukarno ke dalam konfrontasi Indonesia-Malaysia ini.
Salah satu pandangan mengatakan bahwa peranan Amerika Serikat dalam hal ini tidak besar, hal ini dapat dilihat dari telegram Duta Besar Green ke Washington pada tanggal 8 Agustus 1965 yang mengeluhkan bahwa usahanya untuk melawan propaganda anti-Amerika di Indonesia tidak memberikan hasil bahkan tidak berguna sama sekali. Dalam telegram kepada Presiden Johnson tanggal 6 Oktober, agen CIA menyatakan ketidakpercayaan kepada tindakan PKI yang dirasa tidak masuk akal karena situasi politis Indonesia yang sangat menguntungkan mereka, dan hingga akhir Oktober masih terjadi kebingungan atas pembantaian di Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Bali dilakukan oleh PKI atau NU/PNI.
Pandangan lain, terutama dari kalangan korban dari insiden ini, menyebutkan bahwa Amerika menjadi aktor di balik layar dan setelah dekrit Supersemar Amerika memberikan daftar nama-nama anggota PKI kepada militer untuk dibunuh. Namun hingga saat ini kedua pandangan tersebut tidak memiliki banyak bukti-bukti fisik.
6. Faktor Ekonomi
Ekonomi masyarakat Indonesia pada waktu itu yang sangat rendah mengakibatkan dukungan rakyat kepada Soekarno (dan PKI) meluntur. Mereka tidak sepenuhnya menyetujui kebijakan "ganyang Malaysia" yang dianggap akan semakin memperparah keadaan Indonesia.
Saat itu inflasi yang mencapai 650% membuat harga makanan melambung tinggi, rakyat kelaparan dan terpaksa harus antri beras, minyak, gula, dan barang-barang kebutuhan pokok lainnya. Beberapa faktor yang berperan kenaikan harga ini adalah keputusan Suharto-Nasution untuk menaikkan gaji para tentara 500% dan penganiayaan terhadap kaum pedagang Tionghoa yang menyebabkan mereka kabur. Sebagai akibat dari inflasi tersebut, banyak rakyat Indonesia yang sehari-hari hanya makan bonggol pisang, umbi-umbian, gaplek, serta bahan makanan yang tidak layak dikonsumsi lainnya; pun mereka menggunakan kain dari karung sebagai pakaian mereka.
Faktor ekonomi ini menjadi salah satu sebab kemarahan rakyat atas pembunuhan keenam jenderal tersebut, yang berakibat adanya backlash terhadap PKI dan pembantaian orang-orang yang dituduh anggota PKI di Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali serta tempat-tempat lainnya.
II. Peristiwa G30 S/PKI1. Keadaan
Politik sebelum terjadinya peristiwa G 30 S/PKI
Adanya ideologi Nasakom
oleh pemerintah setelah Dekrit Presiden 5 Juli 1959, membuat paham komunis
tumbuh subur. Pengaruh PKI dalam bidang politik pun semakin luas, khususnya
dalam kebijakan pemerintah, baik kebijakan politik dalam negeri maupun luar negeri.
Pengaruh politik PKI pada masa Demokrasi Terpimpin antara lain sebagai berikut
:
a) Penempatan golongan
komunis melalui konsep Nasakom (Nasionalisasi, Agama dan Komunis)
b) Semua organisasi yang
bersifat anti komunis dibubarkan dan dituduh sebagai anti pemerintah
c) Dalam politik luar
negeri, pemerintah membentuk Poros Jakarta – PhnomPhenh – Hanoi – Beijing –
Pyongyang. Poros ini dibentuk pada Agustus tahunn 1965
d) Indonesia melaksanakan
politik mercusuar, yaitu politik yang hanya mengejar kemegahan di tengah-tengah
pergaulan antarbangsa
e) PKI berusaha
menghancurkan lawan-lawan politiknya. Dengan kelicikannya, PKI berhasil
menghasut presiden Soekarno untuk mmbubarkan partai Murba, Masyumi, dan PSI
f) Membagi kekuataan politik
dunia menjadi Nefo (New Emerging Force) dan Oldefo (Old Established Forces).
Negara-negara yang sedang berkembang yang anti terhadap imperialisme dan
kolonialisme termasuk ke dalam Nefo. Sedangkan negara-negara imperialis,
kolonialis, dan kapitalis termasuk ke dalam Oldefo
g) Sejak tanggal 17
September 1963, melakukan konfrontasi dengan Malaysia, yang disebabkan oleh
adanya anggapan bahwa Malaysia adalah negara proyek neokolonialisme (Nekolim)
Inggris yang dapat membahayakan revolusi Indonesia
h) Indonesia keluar dari PBB
pada tanggal 7 Januari 1965, hal ini disebabkan karena dipilihnya Malaysia
sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB
2. Keadaan
Ekonomi sebelum terjadinya G 30 S/PKI
Pada masa Demokrasi
Terpimpin, Indonesia mengalami krisis konomi yang amat parah. Untuk mengatasi
krisis ini, pada tanggal 24 Agustus 1959, pemerintah melakukan devaluasi uang.
Dengan devaluasi itu, uang kertas yang mempunyai nominal Rp 500,00 tinggal
menjadi Rp 50,00 dan uang bernilai Rp 1000,00 dihapuskan. Selain melakukan
devaluasi uang, pemerintah juga melakukan pembekuan semua simpanan yang
melebihi Rp 25.000,00. Tetapi, tindakan pemerintah ini tidak dapat menghentikna
kemerosotan ekonomi Indonesia. Akibat kemerosotan ekonomi yang semakin hari
semakin dalam, pada tanggal 28 Maret 1963 pemerintah mengeluarkan landasan baru
bagi perbaikan ekonomi secara menyeluruh yang disebut dengan “Deklarasi
Ekonomi” atau “Dekon”. Konsepsi “Dekon” ini justru berakibat timbulnya stagnasi
(kemandegan) ekonomi Indonesia.
3. Keadaan
Sosial sebelum terjadinya peristiwa G 30 S/PKI
Keadaan sosial sebelum
terjadi peristiwa G 30 S/PKI ditandai dengan munculnya aksi sepihak yang
dilancarkan oleh PKI dan pendukungnya. Aksi sepihak ini terjadi di Bali, Jawa
dan Sumatera Utara. Dalam aksi sepihak ini para petani dan buruh perkebunan
yang dibantu oleh para kader PKI dan para pendukungnya memanfaatkan kondisi
ekonomi, sosial, dan politik pada masa Demokrasi Terpimpin membuat pengaruh PKI
menjadi semakin luas.
4. Keadaan
Budaya sebelum terjadinya peristiwa G 30 S/PKI
Pada masa Demokrasi
Terpimpin, kegiatan-kegiatan seni budaya diatur oleh pemerintah.
Kebudayaan-kebudayaan yang berbau Barat dianggap kebudayaan Nekolim (Neo
Kolonialisme) dan dilarang. Dalam usaha mempropagandakan tujuannya, PKI
membentuk LEKRA (Lembaga Kebudayaan Rakyat) dengan tokohnya juga mengecam
penertiban buku-buku, majalah, dan film yang dianggap berbau Barat. Alasdannya
buku-buku, majalah, dan film yang berbau Barat tidak sesuai dengan kepribadian
bangsa Indonesia. Untuk mengimbangi kegiatan PKI di bidang budaya, sekelompok
budayawan dan seniman pada tanggal 17 Agustus 1963 membentuk Manifesto
Kebudayaan (Manikebu) dan Badan Pendukung Surkanoisme (BPS). Tokoh-tokoh
Manikebu, antara lain H.B. Jassin,. Tetapi karena hasutan PKI, Manikebu ini
akhirnya dilarang oleh pemerintah. Manikebu dan PBS ini dituduh dibiayai oleh
CIA (Badan Intelegen Amerika Serikat).
5. Peristiwa G
30 S/PKI dan Cara penanggulangannya
a. Masa
prolog (Persiapan) G 30 S/PKI
Beberapa persiapan telah
dilakukan oleh PKI sebelum melakukan pemberontakan. Masa persiapan tersebut
terutama mulai dilaksanakan sejak D.N. Aidit dipilih menjadi pemimpin PKI tahun
1951. Persiapan yang dilakukan oleh PKI itu antara lain melakukan penyusupan ke
partai-partai besar, organisasi tani, dan badan-badan lain. Serta
melakukan aksi fitnah terhadap TNI-AD dengan melontarkan isi adanya Dewan
Jenderal. Isu ini dilontarkan pada bulan Mei 1965 berdasarkan Dokumen Gilchrist
yang diungkapkan PKI. Dewan Jenderal oleh PKI ditafsirkan sebagai badan yang
terdiri atas para perwira tinggi Angkatan Darat, yang bertugas mempersiapkan
perebutan kekuasaan. Untuk menandingi Dewan Jenderal, PKI membentuk Dewan
Revolusi yang diketahui oleh Letkol Untung Sutopo.
b. Pelaksanaan
Pemberontakan G 30 S/PKI
Dalam melaksanakan pemberontakannya,
PKI melakukan tindakan-tindakan :
1) Pada tanggal 1 Oktober
1965 sekitar pukul 01.30, Letkol Inf. Untung memberikan perintah pelaksanaan
gerakan. Sasaran gerakan adalah para perwira tinggi Angkatan Darat.
Kesatuan-kesatuan bersenjata yang bertugas dibagi menjadi 3 pasukan, yaitu :
a) Pasukan Pasopati dipimpin
oleh Lettu If. Dul Arief dengan tugas menculik tujuh perwira tinggi Angkatan
Darat
b) Pasukan Bimasakti
dipimpin oleh Kapten Suradi yang bertugas menguasai kota Jakarta
c) Pasukan Gatotkaca
dipimpin oleh Mayor Udara Gatot Sukasno berfungsi sebagai pasukan cadangan yang
berkedudukan di Lubang Buaya
2) Pada tanggal 1 Oktober
1965, sekitar pukul 03.00 dini hari, PKI menculik dan membunuh perwira-perwira
tinggi Angkatan Darat, mereka adalah :
a) Letnan Jenderal Ahmad
Yani (Menteri/Panglima Angkatan Darat)
b) Mayor Jenderal S. Parman
(Asisten I Men/Pangad)
c) Mayor Jenderal R.
Suprapto (Deputi II Men/Pangad)
d) Mayor Jenderal Mas
Tirtodarmo Haryono (Deputi III Men/Pangad)
e) Brigadir Jenderal Donald
Kacus Panjaitan (Asisten IV Men/Pangad)
f) Brigadir Jenderal Sutoyo
Siswomiharjo (Inspktur Kehakiman/Oditu Jenderal TNI-AD)
g) Letnan Satu Piere Andreas
Tendean (Ajudan Menjo Hankam/Kepala Staf Angkatan Bersenjata)
h) Brigadir Polisi Karel
Satsuit Tubun (Pengawal rumah wakil PMII Dr. J Leimena
3) Menguasai dua buah sarana
komunikasi yaitu studio RRI Pusat di Jalan Merdeka Barat dengan Kantor
Telekomunikasi di Jalan Merdeka Selatan
4) Menyiarkan pengumuman
lewat RRI pada tanggal 1 Oktober 1965 tentang :
a) Adanya Dewan Jenderal
yang akan merebut kekuasaan
b) Dekrit tentang
pembentukan Dewan Revolusi di pusat dan di daerah serta pendemisioneran Kabinet
Dwikora
c) Dua buah keputusan Dewan
Revolusi, yaitu :
· Susunan
Dewan Revolusi yang beranggotakan 45 orang dengan ketuanya Letnan Kolonel
Untung Sutopo
· Penghapusan
pangkat jenderal. Pangkat tertinggi dalam TNI adalah Letnan Kolonel
Di Jawa Tengah dan DI
Yogyakarta, PKI melakukan pembunuhan terhadap Kolonel Katamso (komandan korem
072/Yogyakarta) dan Letnan Kolonel Sugiyono (kepala staf korem 072/Yogyakarta).
Mereka diculik PKI pada sore hari 1 Oktober 1965 oleh pemberontak PKI dari
Batalion “L” di Desa Keuntungan. Kedua perwira ini dibunuh karena secara tegas
menolak berhubungan dengan Dewan Revolusi.
C. Penumpasan
G 30 S/PKI
1) Tanggal
1 Oktober 1965
Operasi penumpasan G 30
S/PKI dimulai sejak tanggal 1 Oktober 1965 sore hari. Gedung RRI pusat dan
Kantor Pusat Telekomunikasi dapat direbut kembali tanpa pertumpahan darah oleh
satuan RPKAD di bawah pimpinan Kolonel Sarwo Edhi Wibowo, pasukan Para
Kujang/328 Siliwangi, dan dibantu pasukan kavaleri. Setelah diketahui bahwa
basis G 30 S/PKI berada di sekitar Halim Perdana Kusuma, sasaran diarahkan ke
sana.
2) Tanggal
2 Oktober 1965
Pada tanggal 2 Oktober
1965, Halim Perdana Kusuma diserang oleh satuan RPKAD di bawah komando Kolonel
Sarwo Edhi Wibowo atas perintah Mayjen Soeharto. Pada pukul 12.00 siang,
seluruh tempat itu berhasil dikuasai oleh TNI-AD.
3) Tanggal
3 Oktober 1965
Pada hari Minggu tanggal
3 Oktober 1965, pasukan RPKAD yang dipimpin oleh Mayor C.I Santoso berhasil
menguasai daerah Lubang Buaya. Setelah usaha pencarian perwira TNI-AD dipergiat
dan atas petunjuk Kopral Satu Polisi Sukirman yang menjadi tawanan G 30 S/PKI,
tetapi berhasil melarikan diri didapat keterangan bahwa para perwira TNI-AD
tersebut dibawa ke Lubang Buaya. Karena daerah tersebut diselidiki secara
intensif, akhirnya pada tanggal 3 Oktober 1965 ditemukan tempat para perwira
yang diculik dan dibunuh tersebut. Mayat para perwira itu dimasukkan ke dalam
sebuah sumur yang bergaris tengah 3/4 meter dengan kedalaman kira-kira 12 meter, yang kemudian dikenal
dengan nama Sumur Lubang Buaya.
4) Tanggal
4 Oktober 1965
Pada tanggal 4 Oktober,
penggalian Sumur Lubang Buaya dilanjutkan kembali (karena ditunda pada tanggal
13 Oktober pukul 17.00 WIB hingga keesokan hari) yang diteruskan oleh pasukan
Para Amfibi KKO-AL dengan disaksikan pemimpin sementara TNI-AD Mayjen Soeharto.
Jenazah para perwira setelah dapat diangkat dari sumur tua tersebut terlihat
adanya kerusakan fisik yang sedemikian rupa. Hal inilah yang menjadi saksi bisu
bagi bangsa Indonesia betapa kejamnya siksaan yang mereka alami sebelum wafat.
5) Tanggal
5 Oktober 1965
Pada tanggal 5 Oktober,
jenazah para perwira TNI-AD tersebut dimakamkan di Taman Makam Pahlawan
Kalibata yang sebelumnya disemayamkan di Markas Besar Angkatan Darat.
6) Tanggal
6 Oktober 1965
Pada tanggal 6 Oktober,
dengan surat keputusan pemerintah yang diambil dalam Sidang Kabinet Dwikora,
para perwira TNI-AD tersebut ditetapkan sebagai Pahlawan Revolusi.
III. Berbagai
Pendapat Tentang Dalang G 30S/PKI
Bung Karno pernah
berpesan “Jas Merah”, jangan sekali-sekali melupakan sejarah. Pesan Bung Karno
ini sangatlah penting karena melalui sejarah seseorang dalam lingkup kecil
maupun sebuah bangsa dalam lingkup yang lebih luas dapat belajar dari kesalahan
dan belajar untuk tidak mengulanginya di masa sekarang dan mendatang. Tetapi
bagaimana bila sebuah sejarah yang sangat penting dan menetukan nasib bangsa
macam Gerakan 30 September (G30S) ternyata di kemudian hari diketahui bahwa ada
upaya pembelokan dan pemelintiran sejarah terhadapnya? Bagaimana bila empat
dekade setelahnya ditemukan fakta-fakta yang dapat menimbulkan berbagai versi
sebuah peristwa sejarah? Maka inilah enam versi dalang Gerakan 30 September
tahun 1965 yang menyebabkan gugurnya 7 perwira ABRI dan menimbulkan genosida
yang menewaskan ribuan orang sipil dengan dalih pembersihan komunis dari
Indonesia.
1. Partai Komunis Indonesia (PKI)
PKI sebagai dalang
G30S merupakan versi yang paling populer, paling kuno, dan paling melekat di
ingatan dan hati sanubari seluruh rakyat Indonesia. Bahkan singkatan resmi
untuk gerakan ini adalah G30S/PKI yang diterjemahkan sebagai Gerakan 30
September oleh PKI. Selama masa Orde Baru setiap malam tanggal 30 September
seluruh rakyat Indonesia diwajibkan menonton film kolosal tentang G30S/PKI
dengan tujuan mengenang para pahlawan revolusi. Setelah rezim Soeharto tumbang
belakangan banyak pendapat yang mengatakan bahwa film tersebut hanyalah
propaganda dalam bentuk seluloid, film kolosal sebagai doktrinasi yang
melanggengkan kekuasaan Soeharto. Banyak juga ahli sejarah yang mempertanyakan
doktrin bahwa PKI sebagai dalang gerakan berdarah ini. Kalau memang PKI
memberontak kenapa 3,5 juta anggotanya-yang menjadikan PKI partai komunis
terbesar ketiga di dunia setelah Uni Soviet dan RRC-tidak melawan ketika
terjadi pembersihan oleh ABRI? Mengapa partai komunis dengan jumlah anggota
terbanyak diantara negara-negara non-komunis itu sangat mudah diruntuhkan dalam
waktu beberapa hari saja? Bahkan putusan Mahkamah Militer Luar Biasa saja hanya
menyebutkan individu-individu tertentu yang dijatuhi hukuman mati atau seumur
hidup dengan alasan terbukti melakukan makar. Tidak menyebutkan PKI yang
melakukan makar.
2. Sebagian Perwira Angkatan Darat dengan PKI sebagai Pemain Kedua
Penentangan terhadap
versi pertama diungkapkan oleh Benedict Anderson dan Ruth McVey pada tahun
1966. Mereka berdua mengatakan bahwa G30S berawal dari persoalan intern TNI AD.
Dalam teorinya yang kemudian diterbitkan dan dikenal sebagai “Cornell Paper”
(1971) beberapa perwira TNI AD dari Kodam IV/Diponegoro kesal melihat para
jenderal hidup berfoya-foya di Jakarta. Para perwira dari Jawa Tengah itu
kemudian mengajak Angkatan Udara Republik Indonesia (AURI) dan PKI dalam
menjalankan operasinya. Versi ini agak lemah karena faktanya Brigjen Supardjo
berasal dari Kodam Siliwangi demikian pula dengan Mayor Udara Sujono, walaupun
memang Untung dan Latief dari Kodam IV/Diponegoro. Maka kemudian versi ini
ditengahi oleh Harold Crouch dalam The Army and Politics (1978) yang menolak Cornell Paper dengan
mengatakan bahwa inisiatif awal gerakan ini timbul dari tubuh TNI AD sedangkan
PKI bertindak sebagai “Pemain Kedua” dengam mengacu pada keterlibatan Sjam
Kamaruzaman dan Pono-dari Biro Chusus PKI. Tetapi versi ini pun tidak
menjelaskan lebih lanjut tentang mengapa gerakan dirancang dengan buruk dan
mengapa selang waktu pengumuman pertama dan kedua berselang 5 jam, padahal
kunci kudeta adalah pada kecepatan dan ketepatan waktu.
3. Soekarno
Pada tahun 1974 seorang
penulis belanda bernama Antonie Dake meneebitkan pengakuan ajudan Bung Karno,
Bambang Widjanarko dalam The Devious Dalang. Dalam pengakuannya Bambang
Widjanarko mengatakan bahwa pada tanggal 4 Agustus 1965 Presiden Soekarno
memanggil Letkol.Untung dan memerintahkannya mengambil tindakan terhadap
jenderal-jenderal yang tidak loyal. Sebenarnya pengakuan Bambang Widjanarko
dapat dikonfrontasi dengan keterangan Bung Karno tetapi beliau sudah terlanjur
wafat. Belakangan diketahui bahwa pengakuan Bambang Widjanarko hanyalah
strategi untuk mencegah bangkitnya pendukun Soekarno dalam pemilihan umum Juli
1971. Hal ini diketahui setelah Bambang Widjanarko akhirnya mengakui sendiri
bahwa saat itu ia dipaksa bersaksi demikian. Juga kalau benar bahwa Presiden
Soekarno yang memerintahkan penculikan 7 perwira itu, mengapa malam 1 Oktober
1965 beliau tidak langsung menuju Pangkalan Udara Halim Perdana Kusuma.
4. Soeharto
Versi ini pertama kali
diungkapkan oleh W.F.Wertheim dalam artikelnya yang berjudul Soeharto and the Untung Coup-The
Missing Link (1970). Dikatakan bahwa pada malam 1 Oktober 1965 terjadi pertemuan
antara Soeharto dengan Latief dan Letkol Untung-pimpinan tim penculik ketujuh
jenderal. Tetapi banyak pula ahli sejarah dan politik yang berpendapat bahwa
Soeharto bukan tipe orang jenius yang bisa merancang kudeta secara sistematis.
Soeharto hanyalah orang yang sudah tahu sebelum kejadian nahas itu
terjadi-melalui pertemuannya dengan Untung dan Latief-sehingga ia menjadi orang
yang paling siap. Kesiapannya inilah yang menjadi senjata mematikan untuk
menumpas PKI sekaligus merebut kekuasaan dari Soekarno. (Oleh:Omar Dhani)
(Hal.330 ; dalam (Wirantaprawira, Cyntha. 2005 : Menguak Tabir Peristiwa 1 Oktober 1965 Mencari Keadilan. Lembaga
Persahabatan Jerman – Indonesia.)
5. Amerika Melalui Central Intelegence Agency (CIA)
Amerika “gatal” melihat
perkembangan PKI di Indonesia. Sebagai “Macan Asia”, berkuasanya komunis di
Indonesia bisa menimbulkan efek domino terhadap negara-negara lain di Asia
Tenggara. Jika hal ini terjadi maka berarti kiamat bagi Amerika. Hal ini
sebenarnya telah disinyalir oleh Bung karno yang dismpaikan dalam pidato
Nawaksara (1967) yang menyebut adanya “subversi Nekolim”. Versi ini pada
intinya menyatakan bahwa Amerika membujuk TNI AD untuk mengambil kekuasaan dari
tangan Soekarno yang pro-komunis dengan membentuk Dewan Jenderal. Isu mengenai
Dewan Jenderal-yang sebenarnya belum terbentuk karena TNI AD masih menunggu
saat yang tepat-ini membuat PKI khawatir sehingga timbulah tindakan untuk
mencegah perebutan kekuasaan oleh TNI AD dengan cara menculik 7 perwira tinggi
AD. Tindakan penculikan yang kemudian dihembuskan sebagai tindakan
pemberontakan inilah yang kemudian dijadikan dasar tentara-atau Soeharto-untuk
membubarkan PKI dan memburu kader-kadernya sampai habis.
6. Sjam Kamaruzaman sebagai Ketua Biro Chusus Central PKI
Versi yang keenam ini
adalah versi yang paling mutakhir. Pertama kali disampaikan oleh John Roosa
dalam bukunya berjudul Dalih
Pembunuhan Massal : Gerakan 30 September dan Kudeta Soeharto (2008).
Dalam bukunya Roosa mengungkapkan bahwa dalam tubuh PKI sebenarnya tidak ada
sistem komando yang terpusat. Dalam tubuh PKI ada 2 kubu yaitu kubu militer
(Letkol Untung, Latief, dan Sujono) dan Biro Chusus (Sjam, Pono, dengan Aidit
sebagai latar belakang). Memang keberadaan Biro Chusus seperti hantu, tidak
terlalu terekspos dan tidak banyak yang tahu karena memang tujuan
pembentukannya adalah sebagai badan intelejen, organisasi bawah tanah PKI yang
bertugas menyusupi tentara. Badan ini dibentuk oleh Aidit-ketua umum PKI-dan
berada langsung di bawah komando Aidit. Sjam memegang peranan penting karena
bertindak sebagai penghubung antara pihak Untung dengan Aidit. Sayangnya Sjam
tidak benar-benar menjadi penghubung. Banyak laporan di lapangan yang kemudian
tidak disampaikan kepada Aidit tetapi justru ditindaklanjuti sendiri. Saat
upaya rencana penggagalan Dewan Jenderal disampaikan kepada Presiden Soekarno,
beliau menolak tindakan tersebut. Dari sini kubu PKI terpecah menjadi 2. Kubu
militer yang dipimpin oleh Letkol Untung ingin mematuhi Bung Karno tetapi kubu
Biro Chusus yang dipegang Sjam ingin melanjutkan rencana. Perpecahan yang
disebabkan arogansi Sjam ini menyebabkan :
Lamanya selang waktu
antara pengumuman pertama dengan pengumuman selanjutnya. Juga menjelaskan
mengapa antara pengumuman pertama dan kedua sangat drastis. Pagi hari diumumkan
bahwa Presiden Soekarno dinyatakan selamat dari rencana Dewan Jenderal. Tetapi siangnya
langsung diumumkan pembentukan Dewan Revolusi dan pembubaran kabinet.
Gagalnya gerakan ini
karena ada kerancuan yang nyata antara “menyelamtakan presiden” dengan cara
menculik Dewan Jenderal dengan “percobaan kudeta” dengan cara membentuk Dewan
Revolusi dan membubarkan kabinet.
Dalam
versi keenam ini terungkap bahwa sebenarnya G30S lebih tepat dikatakan sebagai
aksi-untuk menculik tujuh jenderal dan dihadapkan pada Presiden, bukan gerakan.
Sebab, peristiwa ini merupakan aksi sekelompok orang di Jakarta dan Jawa Tengah
yang dapat ditumpas dalam waktu singkat. Namun aksi yang berakibat fatal-dengan
terbunuhnya enam jenderal-karena perencanaan yang buruk dan arogansi Sjam ini
dijadikan dasar oleh Soeharto untuk menumpas PKI sampai ke akar-akarnya.
Semisal Sjam Kamaruzaman melaporkan kondisi sebenarnya kepada Aidit bahwa
kekuatan mereka belum sempurna, kemudian hanya diputuskan untuk menculikke tujuh jenderal,
lalu dihadapkan kepada Presiden unutk dimintai pertanggungjawaban tentang Dewan
Jenderal, maka mungkin sejarah akan berkata lain. Mungkin massa akan turun ke
jalan menuntut dipecatnya ketujuh jenderal kemudian tokoh-tokoh PKI akan
diberikan posisi stratgeis di pemerintahan oleh Presiden Soekarno. Mungkin juga
Soeharto tidak akan berkuasa selama 35 tahun di negeri ini. Hanya
kemungkinan-kemungkinan yang dapat dimunculkan dari fakta sejarah karena
sejarah tidak bisa dikembalikan.
GALERI FOTO :
